Bupati Blora Sosialisasikan Pemindahan Pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov

Berita Smansa – Bertempat di Aula SMA Negeri 1 Cepu, Rabu (20/4) Bupati Blora H. Djoko Nugroho melakukan kunjungan kerja sekaligus pembinaan dan bertatap muka dengan Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan. Hadir bersama Bupati Kepala Dindikpora Kabupaten Blora Drs. Achmad Wardoyo, M.Pd dan Kepala Bidang Dikmen Aunur Rofiq, SE, M.Si, Camat Cepu Mei Nariyono, SH. Agenda kunjungan tersebut diantaranya adalah kunjungan kerja dalam rangka sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sekaligus bersilaturahmi di sekolah dimana beliau Bupati Blora pernah menimba ilmu di SMA Negeri 1 Cepu. Acara diawali sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Cepu, Drs. Mulyani, M.Pd.

Sambutan diawali dengan ucapan selamat datang dan terima kasih kepada Bupati Blora beserta rombongan yang sudah berkenan hadir di SMA Negeri 1 Cepu, dilanjutkan dengan pemaparan visi misi serta program-program sekolah, diantaranya yang sedang digalakkan yaitu slogan : SMA NEGERI 1 CEPU, “PRESTASINE APIK SEKOLAHE RESIK”. Sambutan dilanjutkan oleh Bupati Blora H. Djoko Nugroho. Dalam sambutannya Bupati mengatakan, “Mulai tahun ini, per 1 Oktober 2016 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah akan mengambil alih pengelolaan Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) dari Pemerintah Kabupaten/kota”. “Jadi saya kesini bersama Pak Wardoyo ingin memastikan kesiapan SMA Negeri 1 Cepu setelah nanti diambil alih oleh Provinsi, saya titip Bapak Ibu Guru nek ngajar yang sing tenanan, khususe sing wes sertifikasi, saya titip anak bangsa kepada panjenengan-panjenengan” tegas Kokok sapaan akrab Bupati Blora yang hobby trabas tersebut.

Hal itu merujuk pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut dicantumkan soal pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Salah satu adalah pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan. Peralihan pengelolaan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dijelaskan, penyerahan pengelolaan itu meliputi tiga hal, yakni aset, Sumber Daya Manusia (SDM) serta keuangan. Dari sisi aset, akan ada pelimpahan aset SMA/SMK se-Jateng ke Provinsi. Sedangkan dari sisi SDM, seluruh guru dan tenaga pendidik jenjang SMA/SMK akan di bawah tanggungjawab Jatim, termasuk status kepegawaiannya, proses sertifikasi hingga pengelolaan Tunjangan Pokok Pendidik (TPP).

Setelah sambutan dari Bupati, acara ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Drs. Slamet Guntur yang merupakan Pengajar Mapel Pendidikan Agama Islam, kemudian dilanjutkan dengan session tanya jawab kepada Bupati dan rombongan. Setelah dikira cukup Bupati bersama rombongan berpamitan dan keluar dari aula disambut dengan tepuk tangan serta suara riuh dari siswa-siswi memanggil “ Pak Kokok, Pak Kokok” sapaan akrab beliau, dan langsung beliau melambaikan tangan kepada mereka. Agar tidak ketinggalan moment tersebut banyak siswa yang sengaja ingin berfoto dan berselfie dengan beliau, setelah berfoto dengan siswa dilanjutkan foto bersama Kepala Sekolah, Guru dan Karyawan. (Anton Moedji)